Ket. Foto : Salah satu Headline di Media Online Terkait PPS
Sumbawa Barat – Sebagai bagian dari elemen strategis masyarakat yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi publik, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai konstituen Dewan Pers dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang efektif, serta keadilan dalam pengelolaan potensi daerah.
Ketua SMSI Sumbawa Barat, Indra Irawan, LM, S.Kom, menegaskan bahwa perjuangan membentuk Provinsi Pulau Sumbawa adalah aspirasi tulus masyarakat yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Menurutnya, pemekaran ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut hak rakyat dalam memperoleh akses pembangunan yang merata.
“Kami dari SMSI Kabupaten Sumbawa Barat mendukung penuh pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ini adalah langkah strategis demi mempercepat kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih merata di seluruh wilayah NTB yang ada saat ini. Media harus menjadi garda terdepan dalam mengawal proses ini secara kritis dan konstruktif,” ungkap Indra Irawan, LM, S.Kom.
Berikut poin-poin pernyataan sikap resmi SMSI Sumbawa Barat:
- Mendukung Penuh Aspirasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa
SMSI KSB menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa dalam mewujudkan provinsi baru sebagai bentuk pemekaran wilayah yang berlandaskan semangat keadilan, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik yang lebih efektif.
- Menilai Pemekaran Sebagai Solusi Peningkatan Kesejahteraan
Pemekaran wilayah diyakini akan mempercepat pembangunan, membuka akses layanan yang lebih dekat dengan rakyat, serta mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya lokal. Pemekaran bukan sekadar perubahan administratif, tetapi merupakan jalan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
- Menuntut Perhatian Serius dari Pemerintah Pusat dan DPR RI & Menekankan Pentingnya Proses yang Konstitusional dan Transparan
SMSI menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan harus berjalan sesuai aturan hukum dan mengedepankan partisipasi publik yang luas. SMSI KSB mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI agar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi ini dan tidak menjadikannya isu politik yang diabaikan dari waktu ke waktu
- Mendorong Konsolidasi Antar Daerah di Pulau Sumbawa
Seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh politik, kepala daerah, dan DPRD se-Pulau Sumbawa perlu bersatu dan menyamakan visi untuk memperkuat perjuangan ini.
- Mengimbau Kesatuan Suara di Seluruh Wilayah Pulau Sumbawa & Menolak Politisasi yang Menyesatkan dan Mengadu Domba
SMSI KSB mengajak seluruh komponen masyarakat dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima untuk bersatu dalam satu semangat dan langkah perjuangan yang tidak terpecah oleh sekat politik maupun ego sektoral.
SMSI menolak upaya politisasi isu pemekaran yang bertujuan memecah belah masyarakat atau menjadikannya alat kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
- Siap Mengawal dan Memberitakan Secara Kritis dan Konstruktif & Menolak Segala Bentuk Provokasi dan Isu yang Menyesatkan
Sebagai organisasi media nasional konstituen resmi Dewan Pers, SMSI KSB berkomitmen untuk terus mengawal dan memberitakan isu ini secara edukatif, objektif, dan membangun. Media harus menjadi ujung tombak edukasi publik, penguatan solidaritas antarwilayah, dan pengawalan proses demokrasi di tingkat daerah. Kami menolak keras segala bentuk provokasi, disinformasi, dan narasi adu domba yang dapat melemahkan semangat kolektif masyarakat Pulau Sumbawa dalam perjuangan pemekaran ini.
- Siap Berperan Aktif dalam Forum dan Dialog Perjuangan
SMSI membuka diri untuk terlibat aktif dalam forum-forum diskusi, seminar, dan dialog publik guna memperkuat narasi perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa dan mengawal prosesnya hingga tuntas.
- Memastikan Perjuangan Ini Tetap dalam Bingkai NKRI dan Semangat Konstitusi
Kami tegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah bagian dari hak konstitusional warga negara dalam rangka penguatan NKRI dan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
Indra Irawan LM, S.Kom juga menghimbau dan mengajak seluruh pengurus SMSI kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bergerak bersama dalam mengawal perjuangan pemekaran wilayah, baik di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok.
“Pemekaran wilayah bukan hanya untuk satu pulau atau satu kabupaten, tetapi untuk kemajuan NTB baik Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu sendiri. Sudah saatnya kita bersatu, tidak saling curiga, dan fokus pada masa depan yang lebih berdaya saing. Mari kita pastikan perjuangan ini sukses dengan dukungan penuh dari media,” pungkasnya.(*)
Komentar