Sumbawa Barat – Meskipun pendapatan daerah menunjukkan tren positif, realisasi belanja daerah Kabupaten Sumbawa Barat hingga awal Juni 2025 masih terbilang rendah. Dari total anggaran sebesar Rp1,346 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp469,13 miliar atau 34,85%, berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Belanja Pegawai, yang umumnya menjadi pos belanja paling stabil, telah mencapai Rp195,12 miliar dari anggaran Rp550,80 miliar (35,42%). Capaian ini cukup sejalan dengan laju bulanan, namun belum mencerminkan percepatan menjelang pertengahan tahun.
Yang paling mencolok adalah rendahnya belanja barang dan jasa, yang baru terealisasi 23,38% atau Rp96,08 miliar dari pagu Rp410,93 miliar. Hal ini bisa menjadi indikator lambatnya pengadaan atau pelaksanaan program pelayanan publik.
Di sisi lain, belanja modal yang biasanya terkait pembangunan fisik dan infrastruktur menunjukkan kinerja lebih baik, dengan realisasi 49,36% atau Rp112,19 miliar dari Rp227,31 miliar. Ini bisa mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur di awal tahun anggaran.
Sementara itu, belanja lainnya yang mencakup belanja bagi hasil, bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, dan tidak terduga, terealisasi sebesar Rp65,75 miliar dari Rp156,97 miliar (41,88%). Di antara subkomponen ini, belanja bantuan sosial tercatat sangat rendah, hanya 17,65%, berpotensi menghambat jaring pengaman sosial masyarakat.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp15 miliar yang direncanakan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), hingga kini belum direalisasikan.
Kinerja belanja yang belum optimal ini menjadi perhatian penting. Jika tak segera digenjot, keterlambatan penyerapan bisa berdampak pada efektivitas program, terutama yang menyasar layanan publik dan bantuan sosial yang mendesak.(S1)
Komentar